Arsip

Archive for the ‘SIMAK-BMN’ Category

Tunjangan/Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi

Agustus 12, 2011 1 komentar

Selamat untuk para petugas Unit Akuntasi Instansi baik Anggaran maupun Barang dari tingkat UAPA/UAPB sampai tingakt UAKPA/UAKPB , karena mulai tahun 2012 pemerintah sudah langsung memberikan perhatiannya dengan dicantumkannya honor Pengelola Sistem Akuntasi Instansi didalam DIPA masing-masing Satker Alhamdulillah dan lumayan lho buat tambah-tambah uang belanja bulanan he..he, karena memang sebelumnya Honor yang otomatis melekat di DIPA ini belum ada, hanya tergantung dari kebijakan masing-masing satker, bisa jadi dalam bentuk kegiatan ataupun yang lain, dan nilainyapun berfariasi untuk satker dengan PNBP yang lumayan besar tentunya juga bernilai besar. ketentuan tentang pemberian tunjangan/honor ini sudah tercantum dalam Standar Biaya Umum tahun 2012 sesuai dengan Peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya tahun anggaran 2012. untuk lebih jelas berapa sih tunjangan para petugas ini silahkan lihat langsung SBU 2012 yang belum punya silahkan download

Kategori:SIMAK-BMN Tag:

Lounching SIMAK-BMN 2010

Juni 16, 2011 2 komentar

Setelah setahun lebih menunggu Aplikasi SIMAKBMN versi 2010 akhirnya resmi digunakan. DJKN secara resmi telah melauching penggunaan Aplikasi tersebut mulai periode Laporan Semester I tahun 2011 ini. Silahkan download aplikasi resminya di http://perbendaharaan.go.id

Kategori:SIMAK-BMN

Utilisasi Barang Milik Negara

Mei 10, 2011 Tinggalkan komentar

Utilisasi atau pemanfaatan BMN adalah kegiatan pendayagunaan, atau pemanfaatan BMN untuk kegiatan-kegiatan pendukung kementerian/lembaga baik berorientasi profit/komersil ataupun tidak. didalam peraturan menteri keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara dijelaskan dengan jelas mengenai tata-cara pemanfaatan BMN baik yang hanya sebagai pendukung pelaksanaa tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan ataupun untuk kegiatan komersil berbau profit dan keuntungan yang tentunya semua itu akan menjadi pendapatan negara selain pajak dan cukai sebgaimana selama ini diketahui. memang upaya peningkatan pendapatan negara terus digalakkan salah satunya melaui pendapatan negara yang bersumber dari Barang Milik Negara. diawali dari tahun 2006 dengan Inventarisasi bersama K/L dan BPKP dilanjutkan dengan Revaluasi dan Penilaian kembali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2008. sehingga dengan demikian akan dapat diperoleh data yang akurat seberapa besar kekayaan negara berupa BMN yang tentunya memiliki proyeksi pendapatan yang cukup besar.

Utilisasi BMN untuk mendukung pendapatan negara ini berdasarkan PMK 96 tahun 2007 tadi dapat dilakukan dengan pelaksanaan Sewa ataupun kerjasama pemanfaatan (KSP)

Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Ketentuan Pokok Penyewaan BMN

1.Yang disewakan adalah BMN idle:
ØTanah/bangunan yang berada pada Pengelola ~ disewakan Pengelola
ØSebagian tanah/Bangunan pada Pengguna ~ disewakan Pengguna dengan persetujuan Pengelola
ØSelain tanah/ bangunan ~ dsewakan Pengguna dengan persetujuan Pengelola.
2.Yang dapat menyewa adalah BUMN, BUMD, Badan hukum Lainnya, Perorangan
3.Jangka waktu maksimum 5 (lima) dan dapat diperpanjang.
4.Perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan sbb:
ØPenyewaan oleh Pengelola Barang, perpanjangan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pengelola Barang,

Penyewaan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang

Begitulah sedikit gambaran tentang penyewaan BMN..sedikit yang menarik dari sewa BMN ini dan menjadi pertanyaan ada PNBP yang bisa dimanfaatkan lagi oleh K/L dan ada yang tidak…contoh kasus di Perguruan Tinggi. PNBP yang bersumber dari dana masyarakat atau penjualan produk pendidikan bisa dimanfaatkan lagi..sementara yang berasal dari BMN tidak bisa dimanfaatkan. terkecuali untuk PT yang telah berstatus PK BLU…mungkin hal ini karena status BMN pada satker BLU telah dialihkan menjadi BMN milik BLU tersebut…mohon penjelasan bagi yang lebih faham masalah ini.

Migrasi BMN

November 13, 2010 Tinggalkan komentar

Masih ingat dengan konversi SABMN ke SIMAKBMN dua tahun lalu…ini lagi yang musti kita lakukan nanti untuk tahun 2011….migrasi BMN dari SIMAK versi 08 ke SIMAK BMN versi 10..yang masih pra lounching….(beta)…inilah tuntutan dari diterapakannnya peraturan baru PMK Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti PMK No 97 Tahun 2007……………trus apa aja ya musti kita lakuin agar proses migrasi dari SIMAK yang lama ke yang baru berjalan dengan baik…ok sedikit share ilmu yang di dapetin dari kegiatan sosialisasi PMK 29 tahun 2010 ini di Batam dan Medan

Langkah-langkah Migrasi BMN dengan Aplikasi Migrasi BMN 2010
Baca selengkapnya…

Kategori:SIMAK-BMN Tag:

Penguman Lelang BMN ISI Padangpanjang

Oktober 21, 2010 Tinggalkan komentar

Fuih…..setelah hampir setahun akhirnya proses penghapusan BMN yang kami lakukan mencapai titik final….proses lelang BMN adalah proses puncak penghapusan BMN…walau sebeanrnya masih ada lagi proses setelah itu yakni pelaporan semua proses BMN yang dihapuskan tadi melalui Aplikasi pelaporan SIMAKBMN….
Bagi rekan-rekan pengelola BMN yang belum melakukan proses penghapusan berikut sedikit saya gambarkan proses penghapusan BMN.
1. Inventarisasi dan penilaian BMN di tingkat satker
2. Permohonan rekomendasi ke KPKNL atau DJKN setempat. untuk paket nilai dibawah 500 juta rekomendasi cukup di KPKNL setempat. nilai diatas 500 juta ke DJKN wilayah. untuk lebih jelasnya silahkan baca Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-01/kn/2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. yang belum punya silahkan download disini atau bisa juga disini
3. Usulan Penghapusan BMN ke Pengguna Barang. Kementerian/Lembaga
4. SK Penghapusan
5. Permohonan Lelang ke KPKNL
6. Pelaporan di SIMAKBMN

Untuk syarat-syarat Permohonan Rekomendasi sebagai berikut:
1. SK Panitia Peneliti/Penilaian BMN
2. Daftar BMN yang akan dihapuskan dengan nilai limit dari panitia
3. Rekomendasi teknis dari instasi terkait khusus gedung dan kendaraan bermotor
4. Dokumen Kendaraan (BPKB, STNK)
5. Foto BMN
6. Pernyataan Pertanggung jawaban nilai limit oleh KPB

Untuk syarat-syarat Permohonan SK Penghapusan semua data diatas ditambah rekomendasi dari KPKNL/DJKN

Ini sedikit gambaran proses penghapusan BMN yang telah kami lalui ..sampai dengan proses lelang BMN yang insyaAllah tanggal 28 Oktober 2010 ini akan dilaksanakan…oh iya untuk pengumaman paket lelang tergantung nilai paket usulan penghapusan.Nilai paket diatas Rp 30 juta harus diumumkan di koran lho…dan bagi yang berminat ikut lelang di kantor kami berikut pengumaman dan jadwalnya
silahkan lanjut bagi yang mau ikut lelang…..

Kategori:SIMAK-BMN